• (0435) 830678

Berita

Gandeng Sejumlah Perguruan Tinggi, BEM UG Serukan Aksi Tolak RUU Kontroversial

  • By Ismail Musa
  • 2019-10-06 22:48:18

Ratusan mahasiswa dari 3 kampus di Kabupaten Gorontalo yaitu Universitas Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo melakukan unjuk rasa menolak beberapa buah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial, Rabu (25/9/19).

Berdasarkan pantauan, massa aksi yang sebelumnya berkumpul di kampus Universitas Gorontalo bertolak menuju bawah Pakaya Tower dengan berjalan kaki.

Sepanjang perjalanan massa aksi menyerukan berbagai hal terkait beberapa RUU oleh pemerintah dan DPR yang dianggap telah

Seolah aspirasi mereka belum tersampaikan dan tak digubris, massa kemudian bergerak menuju depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo.

Tak lama setelah itu, massa aksi merengsek masuk dan menduduki kantor DPRD Kabupaten Gorontalo.

Menyimpang dari azas sosial kemanusiaan.

Seolah aspirasi mereka belum tersampaikan dan tak digubris, massa kemudian bergerak menuju depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo.

Tak lama setelah itu, massa aksi merengsek masuk dan menduduki kantor DPRD Kabupaten Gorontalo.

Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan petugas pengamanan di depan pintu masuk Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo.

Massa yang merengsek masuk dihalau petugas, namun aksi itu mereda setelah sejumlah perwakilan massa diperkenankan masuk ke dalam Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo.

Di dalam Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, perwakilan massa bergerak ke dalam ruang sidang sambil berorasi mereka meminta kehadiran pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo.

“Kepada perwakilan rakyat, kami mahasiswa menyatakan menolak pengesahan RUU KPK, karena upaya tersebut kami anggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK,” ungkap Nurdin Wajipalu, selaku Koordinator Bem Provinsi Gorontalo, yang juga mantan Presiden BEM UG di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo.

Tidak hanya RUU KPK, pengunjuk rasa juga menyampaikan aspirasi menolak RUU KUHP terkait pasal penghinaan presiden, karena mereka menganggap ini mendikriminasi daya kritis publik terhadap kebijakan para pemimpinnya.

Dari dalam gedung parlemen, pengunjuk rasa turut menyanyikan mars mahasiswa hingga yel-yel turunkan Jokowi, karena dianggap gagal dalam memimpin rakyatnya.

Massa aksi lalu menyampaikan beberapa tuntutan dengan menggelar sidang rakyat, dalam sidang rakyat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase, massa aksi menyampaikan penolakan atas kebijakan kontroversial DPR dan pemerintah.

Diantaranya, pengesahan RUU KUHP serta revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai melemahkan posisi KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

“Kami juga menolak RUU KHUP yang di dalamnya terdapat pasal karet,dimana salah satunya pasal penghinaan kepada presiden yang tak ada kejelasan antara mengkritik dan menghina,” tandas Nurdin Wajipalu. (hmsug)